Jasa Pengurusan Izin SLHS (Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi)

Apakah Anda pemilik usaha kuliner, restoran, atau katering yang sedang kesulitan mengurus Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS)? Aturan yang terus berubah, birokrasi yang rumit, dan keharusan mengurus uji laboratorium seringkali menyita waktu produktif Anda. Padahal, tanpa SLHS, usaha Anda berisiko terkena sanksi, kesulitan mendapatkan tender besar, atau bahkan diblokir di platform pemesanan online.

Kami hadir sebagai solusi. Dengan layanan jasa urus izin SLHS kami, Anda cukup fokus mengembangkan bisnis, dan biarkan tim ahli kami yang mengurus semua perizinannya hingga tuntas 100% legal, transparan, dan terintegrasi dengan sistem OSS terbaru.

Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan Konsultasi Gratis langsung dengan tenaga ahli kami!

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) adalah bukti tertulis resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi berwenang (kini terintegrasi dengan sistem OSS sebagai PB UMKU). Sertifikat ini menjamin bahwa tempat usaha, peralatan, bahan makanan, hingga pekerja di bisnis kuliner Anda telah memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang ketat.

Menerbitkan SLHS bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban hukum yang diatur oleh pemerintah. Dasar Hukum pelaksanaan SLHS meliputi:

• Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
• Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
• Permenkes No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Dengan memiliki SLHS, Anda tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga memberikan jaminan keamanan kepada konsumen bahwa produk Anda layak dan sehat untuk dikonsumsi.

Sejak berlakunya integrasi OSS-RBA (Risk-Based Approach), persyaratan SLHS kini terbagi menjadi dua tahap utama: persyaratan administratif yang diunggah ke sistem dan persyaratan teknis (termasuk inspeksi lapangan dan uji lab).

Berikut adalah detail persyaratan yang perlu Anda siapkan:

Syarat untuk Restoran / Rumah Makan

Persyaratan Administratif:

• Nomor Induk Berusaha (NIB) berbasis risiko.

• KTP dan NPWP Penanggung Jawab / Pemilik Usaha.

• Denah bangunan dan peta lokasi restoran.

• Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi penanggung jawab usaha.

• Sertifikat Pelatihan Penjamah Makanan (Food Handler) bagi koki atau karyawan dapur.

Persyaratan Teknis & Laboratorium:

• Surat Keterangan Sehat untuk seluruh karyawan (termasuk bebas penyakit menular).

• Hasil Uji Laboratorium Air Bersih (parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi).

• Hasil Uji Laboratorium Sampel Makanan.

• Hasil Uji Laboratorium Usap (Swab) Alat Makan dan Peralatan Masak.

Syarat untuk Jasa Boga / Catering

Catatan: Standar untuk Jasa Boga biasanya lebih ketat dibandingkan restoran karena menyajikan makanan dalam jumlah masif.

Persyaratan Administratif:

• NIB, KTP, dan NPWP Perusahaan / Pemilik.

• Denah dapur katering (harus menunjukkan alur maju/tidak menyilang dari bahan mentah hingga makanan matang).

• Sertifikat Pelatihan Keamanan Pangan (Penanggung Jawab & Penjamah Makanan).

Persyaratan Teknis & Laboratorium:

• Hasil Uji Laboratorium Air Bersih dan Air Minum.

• Hasil Uji Laboratorium Makanan secara berkala.

• Hasil Uji Usap (Swab) Peralatan Masak dan Usap Tangan Karyawan.

• Pemeriksaan Kesehatan Karyawan (seringkali termasuk rectal swab / usap dubur khusus untuk pekerja katering tertentu sesuai arahan Dinkes setempat untuk mendeteksi bakteri bawaan).

Kami memahami bahwa sebagai pengusaha kuliner, waktu Anda sangat berharga. Mengurus Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) secara mandiri seringkali menguras energi dan fokus yang seharusnya Anda gunakan untuk mengembangkan bisnis.

Inilah beberapa kendala (pain points) yang paling sering dialami pengusaha jika mengurus perizinan sendiri:

• Birokrasi dan Sistem OSS yang Membingungkan: Sejak transisi ke sistem OSS-RBA (Pemenuhan Persyaratan PB UMKU), banyak pengusaha kebingungan memetakan KBLI yang tepat dan cara mengunggah dokumen teknis ke sistem. Salah klik atau salah kategori bisa membuat izin tertolak otomatis.
• Risiko Gagal Uji Laboratorium: Tidak tahu parameter pasti yang diminta oleh Dinas Kesehatan. Banyak yang sudah keluar uang jutaan rupiah untuk uji lab mandiri, namun ternyata parameternya salah atau hasilnya tidak memenuhi standar (misalnya E. coli pada air belum nol), sehingga harus mengulang dan bayar lagi dari awal.
• Bolak-Balik Instansi Terkait: Kurangnya pemahaman soal alur berkas membuat Anda harus berkali-kali datang ke Dinas Kesehatan, PTSP, dan Laboratorium Daerah hanya karena ada revisi kecil pada dokumen.
• Denah Dapur Tidak Sesuai Standar (Gagal Inspeksi): Tim penilai dari Puskesmas/Dinkes sangat ketat soal alur dapur (harus satu arah, tidak menyilang antara bahan mentah dan matang). Mengurus sendiri tanpa konsultasi awal sering berujung pada keharusan merombak fisik dapur.

Keterlambatan mengurus izin lingkungan dapat menghambat progres konstruksi dan mendatangkan sanksi hukum. Dapatkan solusi perizinan lingkungan yang cepat, tepat, dan sesuai aturan bersama tim ahli kami.

Ceritakan kebutuhan proyek Anda, dan kami akan berikan analisis awal beserta penawaran biayanya secara gratis!

Events

Local Chapter

Regional

FPA National

Past Events

Copyright © 2026 Divi. All Rights Reserved.